Sejarah Tambelan

Sejarah Tambelan

Tahun 1623 ketika rombongan Sultan Johor VII Sultan Abdullah Muayat
Syah tiba, mereka menyebut pulau itu dengan sebutan Pulau Sabda. Perubahan
dari Pulau Sabda menjadi Pulau Timbalan terjadi pada tahun 1784 ketika
terjadinya Perang Riau (1782-1784) yaitu Perang Bahari rakyat Riau yang
dipimpin oleh Raja Haji Fisabillillah Marhum Teluk Ketapang melawan VOC.
Peran besar yang diberikan oleh datuk-datuk Pulau Tujuh, yaitu Datuk
kaya Jemaja, Datuk kaya Siantan, Datuk kaya Pulau Laut, Datuk kaya Serasan,
Datuk kaya Subi, dan Datuk kaya Pulau Sabda dalam Perang Riau tersebut tidak
boleh dilupakan. Berdasarkan laporan Kontelir A.W.L.Vogelesang,
"GegevenBetreffende den Tambelan en den Watas Archiep " (1921) dalam Adat
Rechtbundels 26 halaman 12, disebutkan "Datuk Pulau Sabda berhasil merebut
meriam-meriam dari kapal Perang Belanda, sebagai imbalannya Sultan Mahmud
Syah III memberi gelar Datuk Petinggi Timbalan Riau Maharaja Lela Setia kepada
Datuk Pulau Sabda. Perkataan lela berarti meriam, timbalan berarti wakil, adalah
suatu kedudukan istimewa bahwa sebelum semua datuk-datuk Pulau Tujuh
menghadap Sultan Riau, mereka berkumpul dahulu di Pulau Sabda sebagai
penghormatan terhadap Datuk Timbalan. Sejak itu tidak lagi disebut Datuk
Pulau Sabda, tetapi Datuk Timbalan, dan pulau Sabda menjadi Pulau
Timbalan.

Pada mulanya Pulau Tambelan bukanlah perkampungan awal bagi
sekelompok masyarakat, akan tetapi perkampungan awal justru berada di daerah Air Parit Setikau Pulau Benua (sebelah Timur Pulau Benua). Tradisi lisan orang
Tambelan mengatakan bahwa di Pulau Benua telah pula dibangun sebuah masjid di
Bukit dekat Air Parit Setikau. Berdasarkan catatan H. Ali Bin H. Said Masjid
tahun 1930-an, bahwa Masjid tersebut dibangun tahun 963 H (1556 M), tiangnya
dibuat dari kayu resak, tiang tengah (tiang seri) dibuat segi delapan sebanyak enam
batang dengan ukuran lingkaran tiang tersebut sampai 120 cm, dan tiang inilah
nantinya dibawa ke Tambelan untuk tiang seri Masjid di Tambelan yang
dibangun pada tahun 1212 H (1795 M).

Sejarah awal sehubungan dengan pulau ini, dibuktikan dengan adanya sisa-sisa peninggalan gudang arang Portugis di Tanjung Sadap. Masa kekuasaan Portugis
di Malaka antara 1511-1641, setidak-tidaknya gudang arang tersebut dibangun
sebelum tahun 1641. Hal ini membuktikan bahwa Tambelan sejak lama menjadi
tempat persinggahan untuk menambah perbekalan dan menunggu angin musim
teduh

Ketika Raja AIi Kelana mendampingi Kontelir Riau pada tanggal 4-5
Maret 1896 pergi ke Tambelan dalam rangka memeriksa pecahnya tongkang Haji
Usman, salah satu yang menjadi sorotan dalam catatan perjalanannya adalah bentuk
perkampungan atau pemukiman masyarakat Tambelan yang terkonsentrasi pada satu
tempat saja di sepanjang bibir Teluk Tambelan (Teluk Sekuni) itu, dan tidak
terpencar-pencar sebagaimana yang ditemuinya di daerah lain. Dikatakan pula oleh
Raja Ali Kelana pada tahun itu di Tambelan jumlah penduduknya berkisar 2.500
jiwa besar kecil, tidak ada Cina seorangpun, dan tidak ada kedai, kebutuhan hidup
sehari-hari langsung dibeli dari Singapura dengan cara menitip dengan pemilik
perahu (saudagar) atau langsung membeli barang barang di perahu yang sedang
berlabuh yang datang dari Singapura dan Pontianak serta Sambas. Tradisi orang
Tambelan berbelanja seperti ini masih berlangsung hingga tahun 1960an, dan
berakhir ketika mata uang rupiah berlaku secara nasional.

Tambelan mendapat pilihan pertama sebagai daerah otonom di seluruh
Keresidenan Riau, sebagai uji coba untuk nantinya diterapkan juga di daerah
lain. Maka di Tambelan dibentuklah Negeri Tambelan dengan suatu cara, yang
diberi nama gemenschaapt (masyarakat adat), masyarakat yang terbentuk atas
kemauan bersama, dan diatur dengan adatnya. Hasnan Bin Yahya ditetapkan
sebagai Datuk Kaya yang memimpin gemenschaapt Tambelan (volkehoofd).
Sebulan setelah peristiwa tersebut keluarlah Surat Keputusannya (besluit) dari
Resident Riouw No. 221 tertanggal 28 M e i 1929, dengan lampirannya berisikan
tata cara kerja masyarakat gemenschaapt, sesuai dengan Indische Staatsregelling
(IS), yaitu UU Pemerintahan Hindia Belanda, untuk pemahaman kita tentang
pengaturan tata perintahan khusus.

Rumah Adat Gemenschaapt Tambelan

Status Otonomi Tambelan tidak pernah dicabut secara tertulis, hanya tidak
berlaku dengan sendirinya karena telah lahir beberapa kali peraturan perundangan
yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah. Selama
Tambelan menjadi Daerah Otonom, ada beberapa gedung/bangunan yang berhasil
dibangun dengan menggunakan keuangan Gemenschaapt Tambelan sebagai Daerah
otonom yaitu; di Tambelan di bangun Rumah Jabatan Asisten Wedana (sekarang
rumah dinas Camat Tambelan), Balai Pengobatan sekarang Kantor Cabang Dinas
Pendidikan Tambelan, dan Kantor Lembaga Adat Tambelan), Sekolah PGA
(sekarang tidak digunakan lagi), Kantor Sosial, kemudian menjadi Kantor Agama
di sebelah gudang barang milik Datuk Kaya/sebelum Ujung Pansat (sekarang
tidak ada lagi), Balai Desa (gedung pertemuan di Kampung Ujung terakhir
dugunakan sebagai SMA dan Yayasan Pauh Janggi), Mesjid Raya Tambelan,
dan Rumah Adat Gemenschaapt Tambelan di Jalan Diponegoro Tanjung Pinang.

Search Engine Submission - AddMe